Sabtu, 08 November 2014

REVOLUSI BESAR DUNIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP UMAT MANUSIA
Dr. Nana Supriatna, M.Ed
I.     PENDAHULUAN
Sejarah dunia sejak abad ke-18 sampai abad ke-20 ditandai dengan terjadinya revolusi besar yang berpengaruh pada perkembangan sejarah kehidupan umat manusia pada masanya dan pada masa kini. Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika pada abad ke-18, Revolusi China, Rusia dan Indonesia pada abad ke-20 merupakan revolusi-revolusi besar dalam bidang politik, intelektual, dan budaya yang  tidak hanya berpengaruh pada kawasan di negara-negara tersebut melainkan juga kawasan lain di dunia. Uraian sejarah di bawah ini akan menganalisis dan menyajikan keterkaitan antara revolusi-revolusi besar tersebut dengan kehidupan manusia pada masa itu dan masa kini.

II.   REVOLUSI BESAR DUNIA
2.1.    Revolusi Amerika (1775-1789)
Revolusi Amerika ditandai dengan gerakan kaum kolonis - kaum imigran dari Eropa, terutama Inggeris - di Amerika Utara untuk menentang Kerajaan Inggeris yang dianggap ikut campur dalam urusan kaum kolonis. Peristiwa perlawanan terhadap Inggeris, terbentuknya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (AS) 4 July 1776, Perang Kemerdekaan AS hingga terbentuknya Konstitusi AS tahun 1789 memberi pengaruh terhadap gerakan yang sama di belahan dunia lain. Revolusi Amerika memberikan gagasan tentang pentingnya persamaan hak manusia, kebebasan individu, kebebasan beragama, konsep kesetaraan warga di mata hukum. Gagasan-gagasan tersebut diadopsi dalam gerakan revolusioner di Perancis dan beberapa negara lainnya di Eropa pada abad ke-18-19 dan menginspirasi beberapa negara Asia dan Afrika dalam melawan imperialisme Barat pada awal abad ke-20. Revolusi Amerika juga menginspirasi warga kulit hitam Amerika (Afrika-Amerika atau Negro) untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak mereka dengan warga kulit putih turunan Eropa. Keterlibatan tentara Perancis dalam perang melawan Inggeris dalam Perang Kemerdekaan AS (1776-1783) serta tersebarnya hasil analisa mengenai Revolusi Amerika di kalangan Golongan Borjuis Perancis secara langsung memberi pengaruh terhadap meletusnya Revolusi Perancis 1789.

2.1.1.     Latar Belakang Revolusi Amerika
Revolusi Amerika dicatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu peristiwa revolusi besar. Hal itu disebabkan revolusi tersebut memiliki dampak yang besar tidak hanya untuk kawasan Amerika melainkan juga Eropa dan belahan dunia lainnya pada kurun waktu berikutnya. Revolusi tersebut dilakukan oleh 13 koloni di Amerika Utara yang didirikan oleh para imigran dari daratan Eropa, terutama Inggeris, yang menyeberang ke kawasan tersebut setelah pendaratan Columbus beberapa dekade sebelumnya. Ketiga belas koloni tersebut menentang Kerajaan Inggeris, yang merupakan salah satu negara induk bagi kaum imigran di koloni tersebut.
Sikap tidak puas kaum kolonis (warga koloni di Amerika) terhadap kebijaksanaan Inggeris dalam urusan daerah koloni antara lain ditunjukan oleh James Otis yang berbicara mengatasnamakan pedagang Boston, Amerika, tahun 1761. Othis menetang kesewenang-wenangan dan otoritas Parlemen Inggeris mengenai beberapa aspek kehidupan kaum kolonis termasuk di bidang perdagangan. Demikian juga pada tahun1763, Patrick Henry menentang hak-hak Privy Council mengenai masalah hukum di Virginia.
                Aspek yang paling ditentang kaum kolonis adalah kebijakan pajak Negara Inggeris yang dikenakan kepada kaum kolonis. Mereka menentang kebijakan tersebut sebab Inggeris di mata mereka bukan lagi sebagai pemerintah yang dapat mengatur daerah koloni.  Dua undang-undang yang paling ditentang kaum kolonis adalah Undang-undang Gula (Sugar Act) dan Undang-undang Keuangan (Currency Act) pada tahun 1764. Undang-undang pertama mengatur masalah perdagangan gula di daerah koloni yang dalam beberapa aspek memberi batasan kepada pedagang kaum koloni di daerahnya. Melalui undang-undang itu Inggeris memperoleh masukan dari pajak dan bea cukai perdagangan gula. Undang-undang kedua melarang daerah koloni mencetak uang sendiri.
                Kedua undang-undang tersebut menimbulkan kemarahan kaum kolonis terutama para pedagang. Mereka meminta agar parlemen Inggeris menarik kembali undang-undang tersebut. Penduduk New York dan Boston memboikot untuk tidak membeli semua barang buatan Inggeris sebelum Parlemen Inggeris mencabut putusannya. Menghadapi tuntutan itu, pemerintah dan Parlemen Inggeris menjawabnya dengan dikeluarkannya undang-undang lain seperti Stamp Act (undang-undang prangko) dan Quartering Act tahun 1765. Stamp Act digunakan untuk memperoleh pajak dari setiap dokumen dan surat penting yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan Quartering Act memaksa kaum kolonis untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makanan bagi tentera Inggeris yang ditempatkan didaerah-daerah koloni.
2.1.2.     Revolusi Melawan Kerajaan Inggeris di Amerika
                Revolusi melawn Pemerintahan kerajaan Inggeris di Amerika  dilakukan oleh berbagai kalangan. Di kalangan bawah, perlawanan terhadap Inggeris ditandai dengan gerakan organisasi rahasia yang tersebar di perkotaan. Organisasi seperti Sons of Liberty, yang anggotanya terdiri dari buruh, pelaut, dan tenaga teknis, mengancam para pejabat imperium Inggeris sambil memboikot penyebaran prangko. Semua golongan masyarakat melancarkan protes melalui rapat raksasa di New York, tahun 1765. Mereka menghadiri kongres Stamp Act dan mengesahkan Declaration of Right and Grievances yang berisi tentang penolakan terhadap keputusan parlemen Inggeris. Para pedagang seluruh koloni membuat keputusan untuk tidak menggunakan barang-barang buatan Inggeris sampai Parlemen Inggeris mencabut Stamp Act. Akhirnya pada tahun 1766 parlemen mencabut Stamp Act dan tetap memaksakan bahwa Parlemen Inggeris merupakan lembaga yang paling berdaulat atas seluruh daerah imperium Inggeris.
                Keberhasilan protes kaum kolonis tahun 1766 tidak menyurutkan Inggeris untuk tetap menggunakan daerah koloni sebagai sumber keuanganya. Inggeris menugaskan seorang pejabat keuangan Charles Townshend untuk menyusun program fiskal baru. Hasilnya adalah Townshend Act yang berisi ketentuan bahwa pemungutan pajak dari daerah koloni diperketat, pengenaan bea masuk kertas, gelas, timah, dan teh yang di ekspor dari Inggeris ke daerah-daerah koloni. Hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai gubernur koloni, hakim, petugas bea cukai, dan tentara Inggeris yang ditempatkan di sana.
                Menghadapi aturan baru tersebut kaum kolonis melancarkan protes yang sama seperti protes terhadap undang-undang terdahulu. Beberapa gerakan memprotes tindakan Inggeris  di antaranya adalah. Pertama, John Dickinson yang menerbitkan Letter from a Farmer in Penssylvania (1767) berupa kritikan terhadap tindakan Inggeris tersebut. Dia memprotes bahwa tidak selayaknya pemerintah Inggeris mengenakan pajak kepada petani Amerika. Kedua, kapal patroli Inggeris Gaspee, yang melakukan pengawasan di sekitar Rhode Island dibakar oleh kaum patriot dan membuat takut pejabat Inggeris yang harta miliknya ikut hancur. Ketiga, para juri koloni menolak bekerjasama dengan para pejabat kerajaan dalam mengakhiri perdagangan illegal. Keempat, ketika Gubernur Massachussetts, Thomas Hatchinson menyatakan tahun 1772 bahwa para hakim akan dibayar dari uang kerajaan, timbul protes dari berbagai kalangan. Salah seorang diantaranya adalah tokoh Boston, Samuel Adams, menentang dengan cara membentuk panitia korespondesi untuk mengkoordinasi berita dan serta keluhan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan tindakan pemerintah kerajaan Inggeris.
                Sikap pemerintah kerajaan Inggeris masih tetap keras. Inggeris mengeluarkan undang-undang teh yang memberikan hak monopoli kepada East Indian Company, sebuah perusaaah kerjaan Inggeris, untuk melakukan eksport ke seluruh daerah koloni. Tindakan ini dilawan oleh kaum kolonis dengan cara memboikot seluruh produksi teh Inggeris dimasukkan ke dalam daerah koloni.  Mereka memaksakan diri untuk menurunkan muatan kapal teh Inggris di Pelabuhan Boston. Pada malam tanggal 16 Desember 1773 kaum kolonis yang menyamar sebagai Indian Mohawk menaiki tiga kapal Inggeris yang akan berlabuh di Pelabuhan Boston dan segera menceburkan muatan teh ke laut. Peristiwa yang dalam bahasa kaum kolonis dikenal sebagai Boston Tea Party merupakan bentuk perlawanan terhadap Kerajaan Inggeris.


2.1.3.     Kongres Kontinental dan Pernyataan Kemerdekaan
                Kaum kolonis yang memiliki pandangan yang sama dari daerah-daerah koloni  dalam menentang Kerajaan Inggeris segera mengirimkan perwakilannya untuk duduk dalam sebuah Kongres, semacam lembaga perwakilan. Pada September 1774, diselenggarakan Kongres Kontinental Pertama. Kongres yang diselenggarakan di Philadelphia dimaksudkan untuk merundingkan keadaan daerah koloni yang semakin memburuk. Akhirnya, semua delegasi sepakat untuk mengeluarkan “Deklarasi Hak dan Keluhan” (Declaration of Right and Grievances) berupa pernyataan akan setia kepada Raja Inggeris dan tetap menetang hak Palemen Inggeris untuk mengenakan pajak terhadap darah koloni.
                Setelah melalui perdebatan panjang peserta kongres sepakat membentuk Asosiasi dan Persatuan Kontinental (Continental Association) berupa perhimpunan seluruh daerah koloni dan menyepakati tidak mengimpor, mengekspor dan mengkonsumsi semua barang buatan Inggeris. Kongres juga sepakat untuk membentuk panitia lokal yang bertugas untuk mengawasi para pedagang untuk menaati kesepakatan kongres.
                Di Massacussetts kelompok radikal membentuk pemerintahan provinsi baru, membentuk pasukan sendiri dan mengumpulkan suplai makanan dan senjata. Pada bulan April 1775, Jenderal Thomas Gage yang ditujuk sebagai Gubernur Militer di Massacussetts ditugaskan Inggeris untuk melucuti senjata yang telah dimiliki oleh kaum minutemen atau kaum kolonis bersenjata, terutama di Concord. Kaum minutemen Massacussetts segera mengadakan perlawanan sehingga terjadilah pertempuran di Lexington Green. Kaum minutemen akhirnya berhasil mamaksakan pasukan Inggeris menarik diri ke Boston. Berita mengenai pertempuran yang memakan korban sekitar 273 orang di pihak Inggeris dan sepertiganya di kaum kolonis tersebut segera menyebar ke seluruh daerah koloni dan menjadi berita yang paling menarik perhatian kaum kolonis.
                Di tengah-tengah ketegangan antara Inggeris dan kaum kolonis, Kongres Kontinental Kedua diselenggarakan tanggal 10 Mei 1775.  Walaupun delegasi kongres kedua itu lebih banyak dihadiri kelompok radikal dibandingkan dengan delegasi pada kongres yang pertama, tidak dicapai kesepakatan mengenai pernyataan kemerdekaan kecuali menyepakati perlunya angkatan senjata melawan Inggeris seperti diusulkan oleh John Dickinson dan Jefferson.  Kongres yang dipimpin oleh John Hancock dan dihadiri juga oleh Benjamin Franklin tersebut menyepakati perlunya dikirim pasukan ke Massacussetts untuk membantu kaum kolonis di sana dan menugaskan George Washington sebagai pemimpin pasukan Kontinental ke Boston untuk melindungi kota yang sedang dikepung pasukan Inggeris.
                Semangat untuk mendeklarasikan dari Kerajaan Inggeris semakin meningkat setelah mereka terinspirasi oleh tulisan dari Thomas Paine berjudul Common Sense atau akal sehat. Tulisan Paine menarik sekitar 150.000 pembaca antara bulan Januari-Juni 1776. Tulisan Paine bukan hanya menyerang sistem kerajaan dan Raja Inggeris akan tetapi gagasan tentang hakekat kerajaan itu sendiri yang dianggapnya tidak cocok bagi orang-orang Amerika. Dia meminta orang-orang Amerika untuk berfikir lebih rasional untuk menentang bentuk Kerajaan Inggeris dan mendirikan pemerintahan baru yang berbentuk republik yang diperintah oleh orang-orang Amerika sendiri. Oleh karena itu, perlu segera diadakan pernyataan kemerdekaan. Kongres pada musim semi segera menjawabnya dengan cara membuka pelabuhan-pelabuhan Amerika bagi kapal-kapal asing. Pada Mei 1776 Kongres juga merekomendasikan setiap pemerintahan provinsi untuk membentuk undang-undang dasar (konstutusi) Negara Bagian.
Pada tanggal 7 Juni 1776 Richard Henry Lee dari Virginia mengajukan resolusi yang menyatakan persetujuan atas kemerdekaan dari Inggeris. Kongres yang menghendaki adanya dukungan dan konsensus yang lebih luas, membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Thomas Jefferson untuk menyiapkan langkah-langkah rasional menuju pernyatan kemerdekaan. Kongres juga menyepakati usulan Richard Henry Lee tanggal 2 Juli 1776 dan mengesahkan pembacaan Deklarasi Kemerdekaan dua hari kemudian. Deklarasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Thomas Jefferson pada tanggal 4 Juli 1776 berisi dua bagian. Pada pembukaannya, Jefferson menyatakan bahwa pada dasarnya gerakan perlawanan merupakan hak alamiah umat manusia untuk mendirikan pemerintahan baru yang didasarkan atas keinginan warganya. Bagian kedua yang lebih panjang berisi tuduhan terhadap Raja Inggeris yang mengabaikan hak-hak khusus kaum kolonis, dan memprotes ikut campumya Pemerintahan Kerajaan Inggeris dalam pemerintahan koloni di Amerika. Salaah satu isi dari Deklarasi kemerdekaan Amerika yang banyak dirujuk oleh negara-negara lain dalam mempraktikkan kehidupan demokratis adalah: “all man are created equal ...... they are endowed by their Creator with unalienable right ..... among these are life, liberty, and the persuit of happines”. Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776  merupakan peristiwa penting dalam Sejarah Amerika Serikat yang menandai berdirinya Amerika Serikat dari Kerajaan Inggeris. Peristiwa deklarasi kemerdekaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :
Sumber : Buckler, M.H. (1988: 777)
2.1.4.     Perang Kemerdekaan AS (1776-1783).
Kongres Kontinental Pertama dan Kedua serta Deklarasi Kemerdekaan direspon oleh Kerajan Inggeris dengan cara mengirimkan pasukan untuk menghancurkan kekuatan  militer yang dimiliki oleh kaum kolonis. Dalam peperangan tersebut kaum kolonis memperoleh kemenangan militer awal dalam pertempuran di Lexington, Charleston, Concord dan Bunker Hill. Kemenangan tersebut telah memperkuat optimisme orang-orang Amerika tentang negara baru. Perang tersebut juga melibatkan Perancis dan Spanyol yang berada pihak kaum kolonis.
Kemenangan pasukan kolonis Amerika di Saratoga mampu menarik perhatian negara lain. Raja Perancis, Louis XVI, segera mengakui negara baru Amerika Serikat. Menlu Perancis, Conte de Vergennes, segera mendesak Raja Louis untuk mengirimkan makanan dan perlengkapan militer dengan tujuan untuk melemahkan pasukan Inggeris. Pada tahun 1778, Perancis dan pemerintah Amerika menandatangani perjanjian dagang dan disusul dengan perjanjian formal mengenai aliansi kedua negara untuk berperang bersama melawan Inggeris Perancis mengirimkan pasukan sukarelawan, antara lain yang dipimpin oleh Marquis de Lafayette. Secara resmi Perancis mengirimkan 6000 pasukan yang dipimpin oleh Gomte de Rochambeau.
Sekutu Perancis, Spanyol, juga bergabung dengan Francis. Spanyol semula enggan menyatakan perang terhadap Inggeris, sebab negara ini menganggap gerakan revolusi Amerika bisa menyebar ke daerah koloninya di Amerika Latin. Akhirnya Spanyol ikut dengan Perancis setelah Vegennes menawarkan Spanyol bantuan militer untuk merebut Gilraltar dan Inggeris. Pada bulan Juni 1779 terbentuk aliansi antara Perancis dan Spanyol yang ditujukan terhadap Inggeris di Amerika dan Eropa. Pada Desember 1780 Belanda ikut berperang di pihak Amerika melawan Inggeris.
Pembentukan aliansi internasional tidak menjamin sepenuhnya kemenangan Amerika terhadap Inggeris. Namun demikian, bantuan internasional tetap memiliki peran besar terhadap tumbuhnya semangat juang pasukan kontinental Amerika. Sejak tahun 1780, pasukan Inggeris mulai mengalami kekalahan di berbagai medan tempur Amerika. Dalam pertempuran di Lembah Ohio mereka kalah. Demikian juga usahanya untuk menyerang daerah Selatan tidak berhasil. Walaupun Karolina, Charleston dan Virginia sempat dikuasai, pada pertempuran berikumya pasukan Inggeris tidak bisa mengalahkan pasukan gabungan Amerika dan Perancis. Gabungan pasukan Washington dan Rochambeau yang berjumlah 15.000 berhasil mengalahkan pasukan Lord Comwallis di Yorktown, pantai Virginia. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1781, pasukan Cornwallis menyerah dan Parlemen Inggeris segera memutuskan untuk menghentikan perang.
Setelah mengalami kekalahan perang, Inggeris sepakat untuk berunding pada bulan Maret 1782. Perundingan damai yang diselenggarakan di Paris dihadiri oleh delegasi dari AS, Inggeris, Perancis, Spanyol dan negara-negara yang berkepentingan dengan daerah koloni di Amerika. Hasil Perjanjian Paris ditandatangani secara formal tanggal 3 September 1783. Raja George III dari Inggeris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat.

2.1.5.     Pembentukan Kostitusi dan Pengaruhnya.
Dengan adanya Deklarasi kemerdekaan 1776 dan perang kemerdekaan sampai tahun 1783, bangsa Amerika mulai mengubah struktur sosial politiknya. Pada bulan Mei 1776 Kongres Amerika merekomentasi berdirinya negara bagian dan menggantikan pemerintahan provinsi yang didasarkan atas prinsip-prinsip pemerintahan republik. Setiap negara bagian segera membuat undang-undang dasar (konstitusi) yang disahkan oleh Kongres provinsi dan persetujuan rakyat. Parlemen negara-negara bagian terdiri dari dua kamar (majelis) kecuali di Pensilvania yang memiliki multi-majelis yang terdiri dari majelis rendah yang mewakili rakyat dan majelis tinggi yang terdiri dari senator negara bagian yang meliputi golongan aristokrat. Dalam prakteknya semua golongan, terutama golongan kaya, dapat saja duduk dalam majelis tinggi. Konstitusi negara bagian menjamin melindungi kebebasan sipil warganya terutama dari kemungkinan meluasnya pengaruh kekuatan legislatif.
Sejak Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi Amerika Serikat mengalami beberapa amandemen. Dalam amandemen tahun 1789 dirumuskan kebebasan berbicara bagi warga negara (freedom of speech), kebebasan pers (freedom of press), dan beragama (feedom of religion). Prinsip kebebasan tersebut diadopsi oleh pendukung gerakan revolusioner untuk menyuarakan hak-hak asasi manusia di beberapa negara Eropa pada abad ke18-19 dan negara-negara Asia pada abad ke-20.
Revolusi Amerika juga berpengaruh terhadap perubahan sikap orang-orang kulit putih terhadap budak negro. Sebelum terjadinya revolusi, walaupun golongan kulit putih mengakui kebebasan dan hak warga sipil, mereka masih mengakui rendahnya status orang-orang kulit hitam, Selama perang kemerdekan, banyak orang Amerika yang menentang penggimaan orang kulit hitam sebagai tentara. Namun demikian, karena kebutuhan akan tenaga kerja, akhirnya orang hitam juga diangkat menjadi tentara dan setelah itu dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan. Pengaruh revolusi kemerdekaan terhadap perbudakan juga cukup penting. Masyarakat anti-perbudakan muncul di mana-mana seperti New York, Pensylvania dan negara-negara bagian utara. Beberapa negara bagian akhirnya melarang perdagangan budak dan berusaha membebaskan para budak. Namun demikian, sebagian negara bagian lainnya terutama di Selatan masih tetap mempertahankan sistem tersebut. Prinsip equality, liberty dan individual freedom belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan demokrasi di Amerika Serikat pada abad ke18-19. Golongan Negro masih dianggap golongan kedua dan mereka masih harus memperjuangkan hak-hak equality-nya sampai abad ke-20.
Revolusi Amerika juga berpengaruh langsung terhadap terjadinya Revolusi Perancis (1789). Kemampuan kaum kolonis di Amerika menentang tirani Pemerintahan Kerjaan Inggeris hingga lahirnya Deklarasi Kemerdekaan serta terbentuknya Konstitusi Amerika Serikat menginspirasi para pemikir Perancis serta Golongan Borjuis Perancis untuk menggulingkan Pemerinthan Raja Louis XVI Perancis yang absolut. Mereka juga menginginkan Perancis memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan warga serta pembatasan terhadap kekuasaan raja. Sekembalinya tentara Perancis dari Perang Kemerdekaan AS yang dipimpin oleh Lafayette (1757-1834) mempengaruhi cara pandang baru di kalangan rakyat Perancis bahwa pemerintahan tirani dapat dikalahkan. Oleh karena itu, untuk menumbangkan pemerintahan yang absolut harus dilawan dengan gerakan revolusioner.

2.2.    Revolusi Prancis (1789-1791)
                Revolusi Perancis yang berlangsung antara 1789-1791 memiliki arti penting dalam sejarah dunia. Melalui Revolusi Perancis terjadi perubahan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Perancis dan negara-negara yang mendapat pengaruh, yaitu dalam pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Bangsa-bangsa di Eropa sebelum Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dan negara-negara di seluruh dunia pada abad ke-19 sampai abad ke-21 mengakui bahwa manusia memiliki status yang sama di depan hukum. Kedua, melalui Revolusi Perancis bangsa di dunia didasarkan oleh pentingnya ditegakkan pemerintahan yang demokratis yang mengakui hak-hak warga negara dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan membatasi kekuasaan pihak yang pemerintah. Ketiga, melalui Revolusi Perancis bangsa-bangsa di dunia disadarkan oleh kenyataan bahwa selama berabad-abad rakyat diseluruh dunia berada dibawah kekuasaan yang absolut, baik raja, tuan tanah, maupun golongan gereja pada Abad Pertengahan. Bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika juga berada dibawah penguasa yang absolut, baik pribumi (sebelum masuknya kolonialisme Barat) maupun Barat (pada masa politik kolonialisme dan imperialisme).
2.2.1.     Latar Belakang Revolusi Perancis
                Revolusi Perancis dilatarbelakangi oleh kehidupan politik dalam lingkungan istana raja Eropa yang absolut. Raja-raja Eropa memiliki kekuasaan mutlak dalam semua aspek kehidupan negara. Dalam pemerintahan yang absolut belum ada pemisahan antara lembaga eksekutif (pemerintah yang berkuasa), yudikatif (lembaga hukum) dan lembaga legislatif (lembaga perwakilan dan pembuat undang-undang). Beberapa contoh raja Eropa seperti Raja Frederick II (1740-1786) di Prusia (Jerman), Tsar Peter Agung (1689-1727) dari Rusia,  Kaisar Joseph II (1780-1790) dari Austria,  Raja Louis XIII (1610-1643) dan Louis XIV (1643-1715) dari Perancis merupakan raja-raja yang absolut. Raja absolut menganggap bahwa negara adalah dirinya dan menggap bahwa mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi.
Berkuasanya raja-raja yang absolut dikritisi oleh kaum intelektual, baik dari Perancis maupun dari negara lainnya di Eropa. Kritik mereka terhadap kekuasaan raja menginspirasi masyarakat di Perancis untuk melakukan gerakan menumbangkan raja yang otoriter. John Locke (1632-1704) adalah tokoh pemikir yang berasal dari Inggris. Ia memperkenalkan sistem monarki parlementer. Ia juga menawarkan untuk membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan hubungan internasional (federatif). Pemikiran John Locke sejalan dengan Montesquieu (1689-1755), seorang ahli hukum dari Prancis,  yang menghendaki agar tidak terjadi absolutisme maka kekuasaan harus dibagi ke dalam lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang), dan lembaga yudikatif (kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang).
Filosof Perancis lainnya, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dalam sebuah buku yang berjudul “Du Contract Social” (perjanjian masyarakat) menginspirasi rakyat Perancis yang tertindas. Pemikirannya bahwa semua manusia sejak lahir adalah sama dan merdeka serta gagasan tentang pemerintahan yang demokrasi dengan bersemboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, memberi harapan bagi rakyat Perancis untuk menumbangkan raja yang tidak demokratis. Gagasan yang relatif sama juga diadopsi dari pemikiran Voltaire (1694-1778) tentang pentingnya mengganti raja yang absolut dengan raja yang lebih memperhatikan kepentingan semua golongan.
Struktur masyarakat Perancis sebelum terjadinya revolusi pada 14 Juli 1789 yang membagi bagi golongan masyarakat secara diskriminatif juga menjadi latarbelakang meletusnya Revolusi Perancis. Penggolongan masyarakat Perancis ke dalam empat kelompok, yaitu golongan raja dan bangsawan, pendeta, kaum borjuis, dan rakyat jelata dianggap bertentangan dengan pemikiran kaum intelektual tentang pentingnya kesetaraan. Golongan raja dan bangsawan sebagai golongan pertama dan golongan pendeta sebagai golongan kedua memiliki hak-hak istimewa, seperti hak memiliki kekuasaan politik, hak milik tanah, hak mendapat kebebasan pajak. Golongan Borjuis sebagai Golongan Ketiga merasa diperlakukan tidak adil oleh golongan pertama dan kedua. Golongan Ketiga ini menjadi korban dari pengenaan pajak yang tinggi dari pemerintah. Golongan inilah yang paling menyadari akan hak-hak mereka serta berusaha untuk menentang golongan berkuasa tersebut dengan gerakan revolusioner. Gerakan yang dipeolopori oleh golongan Borjuis ini menginspirasi golongan keempat, rakyat jelata, yang paling tertekan oleh sistem absolutisme, untuk melakukan gerakan menumbangkan absolitisme di Perancis.
Masalah keuangan dan lemahnya wibawa Raja Perancis menjadi salah satu faktor meletusnya Revolusi Perancis. Kebangkrutan Perancis disebabkan jumlah utang pemerintah serta defisit anggaran yang semakin meningkat. Bantuan Perancis, yang menggunakan uang pinjaman, terhadap kaum kolonis dalam Revolusi Amerika menentang Inggeris pada 1776, sangat membebani keuangan Perancis. Akibatnya, utang Prancis menjadi meningkat dua kali lipat.  Pada 1780, setengah dari anggaran tahunan Prancis digunakan untuk membayar cicilan bunga pinjaman yang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Seperempat dari anggaran tahunan digunakan untuk biaya angkatan bersenjata, dan enam persen digunakan untuk membiayai istana raja yang mewah di Versailles, hanya satu perlima dari seluruh anggaran digunakan untuk membangun sektor perhubungan pemerintahan. Untuk meningkatkan pendapatan Negara, Raja Perancis mengenakan pajak yang besar kepada rakyatnya.
Keterlibatan Perancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika Serikat (1776-1783) menjadi bumerang bagi Pemerintah Raja Louis XVI. Peperangan tersebut tidak hanya menyebabkan  peningkatan defisit anggaran pemerintah melainkan juga terbentuknya sikap kritis tentara Perancis yang  kembali dari peperangan tersebut. Tentara Parancis yang pulang dari Amerika dipimpim oleh Lafayette terispirasi tentang gerakan revolusioner kaum kolonis Ameerika yang menyuarakan kebebasan individu, peramaan hak-hak warga negara serta pembatasan kekuasaan raja. Mereka emnginginkan agar rakyat Perancis juga melakukan hal yang sama untuk menentang Raja Perancis yang menjalankan pemerintahan absolut.

2.2.2.     Meletusnya Revolusi Perancis 1789.

Untuk mengatasi krisis keuangan tersebut raja Louis XVI berusaha mengenakan pajak kepada golongan yang kaya. Usaha ini gagal karena mendapat tantangan dari golongan bangsawan. Golongan ini menghendaki agar semua pajak baru yang dikenakan harus mendapat persetujuan dari Estates General atau Badan Legislatif yang merupakan badan perwakilan dari ketiga golongan masyarakat Perancis. Raja Louis XVI menyerah pada tuntutan golongan bangsawan dan memilih bekerja sama dengan Estates General daripada membiarkan Perancis menjadi bangkrut.
Masalah voting serta keanggotaan dalam Estates General menyulitkan badan ini untuk mengambil keputusan. Karena Estates General tidak bersidang lagi sejak 1614, tidak terdapat peran yang dimainkan oleh lembaga. Oleh karena itu, masyarakat Perancis menghendaki agar lembaga ini mengambil peran dalam kehidupan politik di Perancis.
Sementara itu, terdapat perselisihan paham mengenai tata cara pemungutan suara diantara ketiga golongan tersebut. Golongan gereja dan bangsawan menghendaki agar pemungutan suara (voting) dilakukan oleh golongan bukan oleh perorangan. Adapun golongan ketiga, yang menyadari bahwa jumlah mereka sangat banyak, mengehendaki agar voting dilakukan secara perorangan. Perdebatan mengenai prosedur voting yang berlangsung selama berminggu-minggu itu diakhiri dengan tindakan pasukan Louis XVI dengan mengusir semua anggota Golongan Ketiga dari tempat sidang pertemuan. Golongan Ketiga akhirnya memilih tempat bersidang di lapangan tenis tertutup. Mereka membentuk Dewan Nasional atau National Assembly pada Mei 1789.
Peristiwa pembentukkan Dewan Nasional ini dianggap sebagai awal dimulainya Revolusi Perancis. Melalui Dewan Nasional, golongan menengah, buruh, petani, serta golongan gereja yang miskin dan bangsawan yang berpandangan maju, bersumpah tidak akan membubarkan diri sampai terbentuknya konstitusi Perancis yang baru.
Dalam situasi yang semakin memburuk, raja Louis XVI mulai kehilangan kontrol. Pada 1789, dia mengerahkan 20.000 pasukannya untuk membubarkan Dewan Nasional di Paris. Rakyat yang marah akibat tindakan raja berusaha mencari senjata dan mempertahankan Dewan Nasional. Segera di Paris terjadi tindakan kekerasan antara pasukan raja dan penduduk yang bersimpati dengan Dewan Nasional. Tindakan kekerasan itu mencapai puncaknya di Bastille.
Pada 14 Juli 1789, rakyat yang marah menyerbu Penjara Bastille. Mereka membebaskan semua tahanan politik yang seluruhnya berjumlah 7 orang, membunuh penjaga penjara dan para pejabatnya serta merebut amunisi yang tersimpan di penjara tersebut. Setelah itu, mereka kemudian menyerbu Balai Kota dan membunuh Walikota yang diakhiri dengan terbentuknya pemerintahan kota yang baru yang dipimpin oleh golongan menengah. Akhirnya, Louis XVI yang menyadari adanya gerakan Revolusi, menarik pasukannya dari Paris dan menerima pemerintahan baru kota Paris. 
Peristiwa yang paling dramatis dalam sejarah Revolusi Prancis terjadi pada 4 Agustus 1789. Pada tanggal itu sebagian besar golongan bangsawan dan gereja bergabung dengan Dewan Nasional. Mereka juga sepakat untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban feodal dan melepaskan hak-hak istimewanya di bidang politik dan perpajakan. Peristiwa tersebut merupakan perubahan yang sangat revolusioner, sebab sistem feodalisme Perancis dapat dihancurkan dalam satu hari saja.
Dewan Nasional yang anggotanya diwakili oleh semua golongan melakukan tindakan yang sangat revolusioner. Pada 26 Agustus 1789 dikeluarkan Deklarasi Mengenai Hak-hak Manusia dan Warga Negara. Deklarasi tersebut didasarkan pemikiran-pemikiran zaman pencerahan mengenai hukum-hukum alam. Melalui deklarasi tersebut, warga Negara Perancis memiliki hak merdeka (liberty), hak milik (proverty), hak keamanan (security), dan hak perlindungan dari tindakan kekerasan (resistance to oppression). Dewan Nasional juga mengatakan bahwa semua orang memiliki persamaan (equality) di depan hukum, memiliki kebebasan berbicara, memilih agama, dan dijaminnya kebebasan pers.
Prinsip-prinsip kemerdekaan (liberty), persamaan (equality), dan hak-hak alami (natural right) dirumuskan kembali dalam konstitusi Perancis yang baru. Pada dasarnya konstitusi itu menjamin hak-hak rakyat serta membatasi kekuasaan raja. Louis XVI menerima konstitusi baru tersebut, sehingga Prancis menjadi monarki (kerajaan) yang kontitusional, yaitu kerajaan yang memiliki undang-undang dasar.
Revolusi Perancis menimbulkan peperangan dengan Negara-negara tetangga Perancis. Penyebabnya adalah raja-raja Eropa merasa khawatir bahwa prinsip-prinsip liberty, equality, dan natural law akan menyebar ke daratan Eropa. Selain itu, golongan kontra revolusi yang mengungsi keluar Perancis yang terdiri dari golongan bangsawan dan gereja Prancis mendesak raja-raja Austria dan Prusia untuk merestorasi kekuasaan raja Louis XVI.
Pada Juni 1791, raja Louis XVI berniat meninggalkan Perancis dan dipercaya akan memimpin pasukan kontra revolusi untuk menghancurkan hasil-hasil revolusi. Rakyat Prancis yang marah kemudian berhasil mencegah rencana itu. Dewan Legislatif membubarkan pemerintahan monarki pada Agustus 1792 dan menangkap seluruh anggota keluarga raja. Revolusi semakin radikal sehingga berakibat dieksekusinya sejumlah 2000 orang golongan royalis, yaitu golongan yang setia pada raja Louis XVI, pada September 1792.

2.2.3.     Terbentuknya Republik Perancis dan Dampak Revolusi.

Perancis menjadi republik setelah diadakan pemilu. Konvensi Konstitusi Nasional sebagai pengganti pemerintahan sementara, mengubah Perancis menjadi republik. Pemerintahan baru ini berhasil mengadili dan mengeksekusi Louis XVI dengan cara diguilotin (guillotine). Dibawah pemerintahan republik, Perancis mengirimkan pasukannya ke perbatasan Prusia (Jerman) dan Austria dengan tujuan memperthankan revolusi, membebaskan semua penduduk Eropa dari tirani serta menumbangkan seluruh tahta raja-raja Eropa yang absolut. Dalam perang pada 1793, tentara Prancis, dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte, berhasil mengusir Inggeris dari Spanyol. Sementara dalam perang pada 1796, Perancis berhasil mengalahkan Austria, di perbatasan Italia Utara.
Peperangan dan pengiriman pasukan ke luar negeri (1793) menimbulkan kesulitan di dalam negeri. Barang kebutuhan sehari-hari semakin langka dan harga semakin meningkat. Hal ini sangat memberatkan kehidupan buruh di kota dan petani di pedesaan. Rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan revolusi (Konvensi) mengadakan pemberontakan. Di tengah krisis politik itu tampil seorang radikal bernama Maximilien de’ Robespierre yang memimpin revolusi dengan menjalankan pemerintahan terror. Robespierre memimpin komite pemerintahan yang beranggotakan 12 orang. Ia berpendapat bahwa pemerintahan yang keras (dengan teror) diperlukan untuk menyelamatkan Revolusi Prancis. Di bawah pemerintahan terror, setiap orang yang kontra revolusi akan dianggap musuh negara. Akibatnya, dalam waktu satu tahun (Agustus 1793- July 1794) terdapat 2500 orang dieksekusi.
Pemerintahan teror yang banyak memakan korban menimbulkan perlawanan di dalam negeri. Anggota konvensi dari pemerintahan Republik berhasil merebut kekuasaan. Robespierre berhasil ditangkap dan dieksekusi dengan cara diguilotin bersama 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795, terbentuk pemerintahan baru yang berasal dari golongan borjuis. Pemerintahan baru itu disebut Pemerintahan Direktory.
Pemerintahan Directory dipimpin oleh “warga negara terbaik” berjumlah lima orang yang direkrut. Mereka dipilih oleh parlemen. Pemerintahan baru tidak bersifat demokratis sebab hak pilih suara bagi semua pria dewasa yang ditetapkan tahun 1793 dihapuskan. Hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian, wanita dan penduduk miskin tidak memiliki hak suara dan tersisih dari pemerintahan baru. Pemerintahan baru banyak melakukan pelanggaran konstitusional. Anggota parlemen terpilih dari golongan royalis dan golongan radikal disingkirkan untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan yang tidak efektif ini menyebabkan terancamnya kesatuan nasional yang tengah dilanda revolusi. Akhirnya, rakyat Prancis mempercayakan kepemimpinannya pada seorang tokoh patriotik penyelamat Perancis bernama Napoleon Bonaparte pada 1799, sekaligus mengakhiri Pemerintahan Direktory.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Napoleon bersifat diktator. Semua kelompok oposisi disingkirkannya. Kebebasan politik dan kebebasan pers dikekangnya. Sebagai Konsul Pertama (First Consul), dia memperoleh semua kekuasaan politik. Sementara itu, rakyat Perancis yang masih kecewa dengan kekacauan ekonomi dan politik di dalam negeri dibawah pemerintahan Direktory, tetap mencintainya karena pemimpin baru tersebut menawarkan kestabilan politik, efisiensi pemerintahan, serta kemenangan militer atas musuh-musuh Prancis. Malah pada 1804, popularitas Napoleon memuncak. Mayoritas rakyat Perancis melalui referendum menyetujui pengangkatannya sebagai Kaisar Perancis untuk memimpin Imperium Perancis. Dengan demikian, Republic Perancis, yang telah berdiri selama 12 tahun, berubah menjadi sebuah Imperium. Napoleon Bonaparte naik tahta sebagai Kaisar Napoleon 1.
Selama lima belas tahun menjalankan pemerintahan (lima tahun sebagai konsul dan 10 tahun sebagai kaisar), Napoleon mengadakan reformasi sehingga pemerintahan menjadi lebih efisien. Semua hak-hak istimewa yang dulu dimiliki golongan tertentu dihapuskannya. Sistem perpajakan diperbarui sehingga memberikan keadilan kepada semua golongan. Pengangkatan jabatan militer didasarkan atas prestasi di lapangan, bukan didasarkan atas pilihan atasan. Hubungan dengan Paus diperbarui, gereja mendapat perlindungan hukum, serta kebebasan beragama dijamin. Dibidang hukum, Napoleon mengeluarkan Code Napoleon yang didasarkan atas prinsip bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Code Napoleon menjadi dasar hukum Perancis sekarang serta digunakan di beberapa Negara di dunia dewasa ini.
Dalam usahanya untuk menyatukan Eropa dibawah pimpinan Perancis, Napoleon mengadakan peperangan dengan Negara-negara lain. Peperangan tersebut dilihat dari sisi Negara-negara Eropa disebut sebagai Perang Koalisi (Coalition Wars) atau Perang gabungan. Adapun dilihat dari sisi Prancis disebut sebagai Perang Napoleon (Napoleonic Wars). Perang ini berlangsung dari 1792 hingga 1815.
Imperium Perancis berakhir pada 1813 setelah pasukan Napoleon mengalami kekalahan dikota Leipzig dari pasukan koalisi Negara Swedia, Inggris, Spanyol, Prusia, dan Austria. Napoleon menyerah, ditangkap dan segera dibuang ke pulau Elba, di pantai Italia pada 1814. Napoleon sempat melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Perancis melawan tentara koalisi. Setelah berhasil memimpin pasukan Perancis selama 100 hari, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran di Waterloo pada 1815. Dia dibuang ke pulau terpencil St Helena di Pasifik Selatan sampai meninggalnya pada 1821. Kondisi Eropa setelah perang koalisi ditentukan kembali berdasarkan peta politiknya melalui Kongres Wina di Austria pada 1815. Berdasarkan konferensi tersebut, wilayah Perancis kembali pada kondisi pada 1792 sebelum berkuasanya kaisar Napoleon Bonaparte.
Revolusi Perancis pada 14 Juli 1789 membawa pengaruh yang tidak kecil bagi Perancis sendiri maupun Negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Bagi Perancis, pengaruh revolusi di bidang politik nampak pada aspek berkembangnya paham liberalisme di kalangan rakyat, terbentuknya pemerintahan yang didasarkan oleh nilai-nilai demokratis - walaupun tidak segera setelah Perancis melakukan Revolusi Perancis. Setelah revolusi, negara ini menerapkan monarki konstitusional sebagai pengganti dari monarki absolut. Dalam bidang ekonomi, terjadi penghapusan pajak feudal, pemberian hak milik tanah kepada petani, penghapusan sistem gilda diganti dengan sistem ekonomi bebas, dan hal itu menumbuhkan industrialisasi di Perancis. Sedangkan dalam bidang sosial terjadi penghapusan sistem kelas dalam masyarakat, penghapusan sistem feudal, dan pengakuan terhadap hak-hak  asasi manusia dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, terjadi gerakan pemenuhan hak pendidikan bagi semua golongan.
Bagi negara-negara lain di luar Perancis, terutama negara-negara Eropa pada awal abad ke-19, Revolusi Perancis telah menyadarkan Raja-raja Eropa bahwa kekuasaan absolut tidak disukai oleh rakyat karena bertentangan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang pentingnya membangun kesetaraan dalam bidang pemerintahan. Secara pelan-pelan, negara-negara Eropa mulai mengubah monarki absolut menjadi monarki konstiutusional atau sistem kerajaan yang berdasarkan undang-undang yang membatasi kekuasaan rakyat dan memberikan hak bagi rakyat untuk ikut serta mengawasai  pemerintahan melalui lembaga legislatif. Bagi masyarakat Eropa, Revolusi Perancis telah menginspirasi untuk melakukan gerakan liberal, sosial, demokrasi dan nasional untuk membentuk pemerintahan yang memperhatikan hak-hak rakyat. Pada awal abad ke-19 hingga akhir abad ke-19 di Eropa terjadi gelombang revolusi untuk membentuk pemerintahan yang didasarkan oleh nilai-nilai yang degagas dalam Revolusi Perancis.
Konsep persamaan hak bagi warga negara yang dicetuskan dalam Revolusi Perancis juga diadopsi oleh tokoh-tokoh Pergerakan nasional di Asia pada awal abad ke-20 yang masih berada di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Code Napoleon tidak hanya dipakai di negra-negara Eropa melainkan di berbagai negara yang demokratis hingga sekarang. Di Indonesia, Pergerakan Nasional yang lahir sejak didirikannya Organisasi Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 juga menyerukan tentang pentingnya persamaan hak-hak warga pribumi dengan warga dan penguasa Hindia Belanda. Gerakan menuntut persamaan hak dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain yang dilakukan oleh golongan terpelajar pada masa Pergerakan Nasional tidak bisa dipepaskan dari  pemikiran-pemikiran liberal dan demokratis dari Revolusi Perancis.